Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md akhirnya membeberkan alasan membatalkan rekonsiliasi dengan Pemimpin Front Pembela Islam, Habib Rizieq.
Dalam kesempatan itu juga, Mahfud mengungkapkan alasannya adalah Habib Rizieq meminta syarat tinggi.
Pernyataan ini dikatakan oleh Mahfud melalui akun Twitter resminya. Mahfud awalnya mengungkap rencana pemerintah bertemu dengan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) itu.
Baca Juga: Resmi, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tidak Akui Keberadaan FPI di Indonesia
"Penjelasan: sebenarnya, malam sebelum MRS (Muhammad Rizieq Shihab) mendarat tanggal 9/11/2020 jam 19.00 WIB, saya mengundang tim hukum MRS (Sugito dan Ari)," ungkap Mahfud dalam akun Twitter resminya, seperti dilihat Minggu 13 Desember 2020.
"Saya ngajak diatur silaturrahim di tempat netral, untuk berdialog dengan MRS, untuk menjaga negara, dan umat bersama-sama demi kebaikan rakyat dan umat," sambungnya.
Kemudian, lanjut Mahfud Md, ajakan itu diurungkan setelah mendengar pidato Habib Rizieq yang memberi syarat rekonsiliasi. Dengan adanya pidato itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana rekonsiliasi dengan Habib Rizieq.
Baca Juga: Fakta-fakta FPI Tidak Diakui oleh Negara
"Tapi apa jawabnya? Hari pertama dia berpidato lantang, 'mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu'. Loh, belum silaturrahim sudah minta syarat tinggi. Maka saya tegaskan, pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS," tutupnya.
