Nama Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution menjadi sorotan setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dirinya.
Keputusan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Ahrie dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan bahwa putusan pemecatan tersebut ditetapkan setelah Majelis KKEP menggelar sidang etik selama kurang lebih 11 jam pada Selasa (10/11/2026).
Sidang yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dalam proses persidangan, majelis juga menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.
Adapun sidang etik tersebut dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Pol Rudi Darmoko, selaku ketua tim. Ia didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua, bersama Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi sebagai anggota.
Sebelumnya, Ahrie diketahui menjadi salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
Selain dirinya, terdapat nama mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dua perwira tinggi lainnya adalah mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi.
Kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden. Para tersangka juga diduga melakukan tindakan serupa terhadap sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga kalangan pengusaha.
Dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu disebut berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Bahkan, para tersangka diduga sempat berupaya menghilangkan jejak digital dengan menghapus rekaman log pada Oktober 2026.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam materi pemberitaan, tiga tersangka selain Slamet telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Mabes Polri.
Keputusan PTDH terhadap Ahrie pun menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian tersebut.
