Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di wilayah Bali, Selasa (05/08/25) Pengukuhan ini menandai penegasan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi leading sector dalam pengawasan orang asing di Indonesia, khususnya di destinasi wisata utama seperti Bali.
Upacara pengukuhan berlangsung di Pelabuhan Benoa, Denpasar, dan dihadiri sekitar 500 peserta dari unsur Imigrasi, Pemasyarakatan, TNI, Polri, Satpol PP, serta Pecalang. Turut hadir Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, dan pejabat instansi vertikal lainnya.
“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia,” ujar Agus seperti dikutip dari okezone.com, Rabu, (06/08/25).
Satgas ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013, dengan misi memberikan respons cepat terhadap pelanggaran dan menghadirkan rasa aman di masyarakat.
100 Petugas Imigrasi Diperkuat Teknologi dan Strategi Rute Acak
Sebanyak 100 petugas imigrasi akan dikerahkan dalam patroli yang menyasar 10 titik strategis di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Lokasi patroli mencakup kawasan populer seperti Canggu, Seminyak, Kerobokan, Uluwatu, Mertasari, Ubud, hingga Nusa Dua.
Para petugas akan dilengkapi dengan rompi pengaman dan body camera (bodycam), serta menggunakan sepeda motor dan mobil patroli khusus Imigrasi.
Pelaksana tugas Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, menambahkan bahwa patroli akan dilakukan secara berkala dan acak untuk menghindari prediksi oleh pelaku pelanggaran.
“Dantim dan Petugas Patroli akan berpatroli pada rute yang telah ditentukan, terutama di area rawan pelanggaran keimigrasian atau daerah di mana kegiatan WNA terkonsentrasi,” ujar Yuldi.
Satgas ini diharapkan menjadi ujung tombak pengawasan keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Bali yang semakin kompleks, terutama di tengah tingginya arus wisatawan dan digital nomad yang datang ke Pulau Dewata.
