Tanah seluas 124 hektare senilai Rp600 miliar yang selama ini aset PT Timor Putra Nasional milik anak Soeharto, Tommy Soeharto di Karawang akan disita dan segera dibalik nama oleh negara.
Hal ini dibenarkan Menko Polhukam, Mahfud Md lewat keterangan resminya, Jumat (5/11/2021).
Baca Juga: Ini Cara Wasit Mengatur Skor di Lapangan, Terungkap Mr Y di Mata Najwa: PSSI Bisa Apa Jilid 6
Tanah 124 Ha Milik Anak Soeharto akan Disita Satgas BLBI
Mahfud mengatakan, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan menyita aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto seluas 124 hektare senilai Rp600 miliar di Karawang.
Mahfud juga menuturkan, tanah seluas 124 hektare yang dulu dijaminkan oleh Tommy Soeharto ke negara akan disita dan segera dibalik nama oleh negara.
"Ya betul, jadi hari ini Satgas mengirim tim dan aparat keamanan untuk menyita aset jaminan penanggung utang dari PT Timur Putra Nasional. Itu tanah seluas 124 hektare yang dulu dijaminkan oleh Tommy Soeharto ke negara," kata Mahfud.
Aset Milik Anak Soeharto Dibalik Namakan Atas Nama Negara
Mahfud mengatakan, pemerintah memiliki dokumen untuk menyita aset tersebut. Maka dari itu, aset tersebut akan segera dibalik nama atas nama negara.
"Tetapi ternyata itu masih disewakan (tanah 124 ha milik Tommy) dan nyewanya ke itu-itu juga, sehingga sekarang kita sita dan akan segera dibaliknamakan atas nama negara dan kita punya dokumen untuk itu," tegasnya.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Investasi dari UEA untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Penyitaan Aset Milik Anak Soeharto Telah Sesuai Jadwal
Mahfud menjelaskan, penyitaan aset anak Soeharto sudah sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah. Kini pemerintah akan terus mengejar obligor BLBI yang belum melunasi utangnya.
"Ya, kita sudah punya skema tentang siapa dan kapan akan disita barangnya dan ditagih utangnya. Dulu kan sudah mulai, dari dulu yang Lippo yang 5 juta hektare lebih di empat kota itu, kemudian sekarang Tommy, nanti apa lagi. Masih banyaklah dan kita punya schedule untuk itu sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Presiden. Skema kita, siapa dan kapan, itu sudah kita buat," katanya.
