Baru-baru ini negara Israel mengeluarkan pernyataan mengecam China akibat dinilai telah melanggar HAM Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang. Israel juga meminta kepada China agar mengizinkan akses tak terbatas ke wilayah Xinjiang guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di sana.
Hal ini terungkap setelah negeri Yahudi itu menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan di Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) usai diduga mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Selasa (22/6/2021).
Baca Juga: Menteri Erick Thohir Blusukan, Ngobrol bareng Tukang Bakso soal COVID19 dan Ini
Mengutip Times of Israel, Duta Besar Kanada Leslie Norton yang mempresentasikan peristiwa itu mengatakan, prihatin dengan keberadaan pusat penahanan di Xinjiang, tempat ratusan ribu Muslim Uighur dan minoritas lainnya ditahan bahkan mengalami kekerasan fisik.
"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses secepatnya, berarti, dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi," kata Leslie Norton.
"Laporan yang dapat dipercaya menyatakan bahwa lebih dari 1 juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang, menghadapi penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Orang Uighur dan lainnya mengalami pembatasan tidak proporsional terhadap budaya mereka," sambungnya.
Diketahui, seruan terhadap China itu telah diikuti 41 negara, salah satunya negara Israel. Seperti kita ketahui, Israel kerap berusaha untuk tidak memusuhi mitra dagangnya tersebut.
Baca Juga: Kisah Seorang Kakek Kehilangan Kambing Titipan 7 Ekor Viral, Netizen Ramai Beri Donasi
Melansir dari Wella News, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid memutuskan setuju atas permintaan Departemen Luar Negeri AS untuk mendukung tindakan tersebut. Persetujuan itu tercapai setelah melalui perdebatan panjang di Kementerian Luar Negeri soal kemungkinan dampak dari langkah yang diambil.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat juga membenarkan bahwa negaranya telah mendukung UNHCR. Namun, tidak mengeluarkan pernyataan publik yang menjelaskan dukungannya. Menurutnya, langkah tersebut sebagai upaya nyata untuk tidak memperlihatkan diri dan menghindari kemarahan Beijing.
Sementara itu, pemerintahan baru Israel terlihat terus berusaha menjalin hubungan dekat dengan pemerintahan Presiden Biden, yang sempat melindungi mereka di Dewan Keamanan PBB ketika konflik di Gaza pada Mei lalu.
Israel biasanya mengabaikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang menargetkan negaranya untuk dilakukan penyelidikan. Negara itu juga kerap mengabaikan pelanggaran yang meluas di negara lain.
Baca Juga: Arya Sinulingga Dukung Menteri Erick Thohir soal Ivermectin: Jangan Diplintir
Sebelum Naftali Bennett naik ke tampuk kekuasaan, di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, Israel menghindar untuk mengkritik China soal Xinjiang.
China dilaporkan menahan lebih dari dua juta orang secara sewenang-wenang di Xinjiang. Namun berkali-kali mereka membantah. Beijing menegaskan pihaknya hanya menjalankan pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk melawan ekstremisme.
