Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa PSBB di Jakarta disesuaikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali.
Diketahui bahwa PPKM Jawa-Bali mulai berlaku pada 11-25 Januari 2021. Hal itu disampaikan oleh Ariza dalam diskusi "Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Pemerintah Banten dan DKI Jakarta" di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021.
Baca Juga: Pegawai 75 Persen WFH, Tempat Ibadah Hanya 50 Persen saat PSBB Jawa-Bali
Adapun penyesuaian yang dilakukan oleh Jakarta, Ariza menjelaskan, mulai dari waktu pemberlakuan yang asalnya semula berakhir pada 17 Januari 2021, menjadi berakhir pada 25 Januari 2021.
Hal itu juga berlaku pada substansi seperti ketentuan pembatasan orang bekerja di kantor maksimal 25 persen serta ruang-ruang interaksi seperti restoran atau rumah makan maksimal 25 persen.
Kemudian untuk sektor transportasi, Ariza mengatakan belum ada perubahan dari kebijakan. Hal itu karena penerapan protokol kesehatan seperti pengaturan arus orang, fasilitas cuci tangan, fasilitas cek suhu, hingga petugas yang selalu memakai masker.
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Keadaan Ekonomi RI Imbas PSBB Jawa-Bali
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan belakangan ini klaster kantor dan pasar menurun. Namun, yang naik saat ini adalah klaster keluarga.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah memperketat pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 khususnya di Pulau Jawa dan Bali untuk memutus rantai Covid-19.
