Tagar #OmnibusLawTransparan trending twitter hari ini. Setelah correcto.id telusuri apa isinya, ternyata tagar tersebut berisi penjelasan bahwa proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah dilakukan secara terbuka dan transparan.
RUU Cipta kerja yang baru saja disahkan oleh DPR mendapat banyak kritikan dan tuduhan tidak mendasar. Salah satu tuduhan yang muncul adalah bawah proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak dilakukan secara transparan atau terbuka.
Baca juga: Fakta-fakta Tagar #OmnibuslawUntukUMKM Duduki Trending 1 Twitter
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law DPR RI Nurul Arifin membantah tuduhan tersebut. Dirinya menegaskan bahwa proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah dilakukan dengan mekanisme yang yang ada.
"Pembahasan itu sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya Bamus (Badan Musyawarah) DPR menugaskan Badan Legislasi (Baleg) untuk melakukan pembahasan terhadap RUU ini," kata Nurul yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar dalam keterangannya, Senin 12 Oktober 2020.
Alur pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut telah dipublikasikan DPR di website resminya dan bisa dilihat sendiri oleh masyarakat disini.
Terkait tuduhan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibahas secara sembunyi-sembunyi juga dibantah oleh Nurul, menurutnya proses pembahasan sudah dilakukan secara terbuka dan transparan melibatkan berbagai pihak..
"Sebagai anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja saya perlu meluruskan dan melakukan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut. Bahwa tidak benar pembahasan RUU ini tidak transparan, juga tidak dilakukan di ruang gelap," kata Nurul
Baca juga: RUU Cipta Kerja Merupakan Pertaruhan Kredibilitas RI di Mata Dunia
Senada dengan Nurul Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menerangkan bahwa proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan dengan sangat terbuka sebab disiarkan langsung di TV Parlemen dan juga sejumlah media sosial.
"Seluruh pembahasan nya bisa diakses oleh publik karena disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen dan juga sejumlah media sosial Dewan Perwakilan Rakyat," ungkap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas Senin 5 Oktober 2020.
