Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui "video conference", memperintahkan 34 gubernur untuk segera meralisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial pada September 2020.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya resesi.
"Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi, karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," kata Presiden Joko Widodo, seperti melansir Antara, Selasa 1 September 2020.
"Kita tahu kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97 persen tapi di kuartal kedua kita sudah posisi minus 5,3 persen untuk itu kuartal ketiga ini kita masih punya 1 bulan dari Juli, Agustus September untuk melakukan belanja," tambah Presiden.
Baca Juga: Terkait Corona, Ma'ruf Tegaskan Pemerintah Fokus Penuntasan dan Penanganan Covid-19
Menurut data per 27 Agustus 2020, kata Jokowi, rata-rata nasional untuk APBD tingkat propinsi masih 44 persen dan belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.
Presiden juga menyebutkan sejumlah daerah yang anggaran belanjanya sudah terealisasikan lebih dari 50 persen.
"Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa, dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen," ungkap Presiden.
"Sumatera Barat sudah berada di atas 50 persen yaitu 52 persen. Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati, lalu DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah tinggi 70 persen, belanja modal juga 90 persen, yang lain ada yang masih di angka 10, 15 persen apalagi bansos masih 0 persen itu betul2 dilihat benar angka-angka ini," tegas Presiden.
Baca Juga: Pertengahan 2021 Vaksin Merah Putih Siap Diproduksi, Kapan Daftar ke WHO?
Dia menegaskan, secara pribadi dirinya memantau setiap realisasi angka per daerah.
"Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti di semua provinsi, kabupaten, kota karena kelihatan angka-angkanya tolong diperhatikan sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja bansos segera terealisasi," tambah Presiden.
"Sekali lagi saya berharap agar terutama realisasi APBD ini betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur untuk mengingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan bansos untuk diingatkan bahwa itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat," tegas Jokowi.
Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung langsung di Istana Kepresidenan Bogor.
Sumber: Liputan 6, Antara
