Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah telah menunda pembahasan Rencana Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Pemerintah menolak penafsiran Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, apalagi penafsiran dalam satu undang-undang.
Bahkan, Mahfud menyebutkan DPR harus lebih dulu membahas ulang RUU itu bersama masyarakat. Sebab, RUU itu telah menuai gejolak polemik di tengah masyarakat.
Baca Juga: Erick Sebut Jatim Butuh Perhatian Khusus saat Beri Bantuan 10 Ribu APD
"Pemerintah sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu," kata Mahfud di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu 5 Juli 2020.
Mahfud MD mengatakan pemerintah secara tegas menolak beberapa materi yang ada pada RUU HIP. Seperti halnya terkait tafsir Pancasila, lalu tak disertakannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.
"Pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila, sebagai perasannya, menolak tidak masuknya TAP MPR dan tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang," ujarnya.
"Pancasila difasirkan di banyak Undang-undang. Undang-undang ekonomi tafsir Pancasila, pendidikan tafsir Pancasila. Tidak boleh ditafsirkan dalam satu Undang-undang," ujarnya.
Saat ini, kata Mahfud, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan berbagai ormas lainnya khawatir jika RUU HIP disahkan maka komunisme akan bangkit lagi.
"Itu sama dengan pemerintah (kekhawatirannya). Karena di dalam RUU yang asli diajukan, tidak ada TAP MPRS No. 25 Tahun 1966. Padahal itu yang menghalangi komunis. Kok itu tidak dipasang," ujarnya.
"Dan ditafsirkan lagi Pancasila, lalu diselewengkan dari aslinya. Dijadikan Trisila atau Ekasila, padahal aslinya ada lima, panca. Bukan tri, bukan eka. Itu yang dikhawatirkan. Pemerintah merespons itu dan setuju dengan itu (kekhawatirannya)," katanya.
Baca Juga: Ini Target Jokowi Selanjutnya Setelah Indonesia Naik Kelas Versi Bank Dunia
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini melanjutkan, pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP itu. Pihaknya akan mengirimkan tanggapan secara resmi ke DPR pada 20 Juli mendatang.
"Tanggal 16 Juni kita sudah umumkan ke pemerintah, kita harus sampaikan ke DPR. Tapi kalau tenggat waktu sampai 20 Juli pemerintah untuk menanggapi secara resmi." kata dia.
