Di tengah pandemi, pemerintah tetap akan melanjutkan proyek ibu kota baru. Tahapan pembebasan lahan lokasi pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun segera dimulai.
Sejumlah wilayah yakni Desa Tengin Baru, Argomulyo, serta Desa Sukomulyo masuk dalam proyek pembangunan bendungan seluas 378 hektar yang terdiri atas 36 hektar untuk tubuh bendungan dengan luas genangan 342 hektar.
Baca Juga: Indonesia Melalui Bio Farma Mau Uji Coba Vaksin COVID-19 Bareng FK Unpad
Pemerintah Desa Tengin Baru juga telah menyerahkan dokumen surat tanah warga yang terkena proyek pembangunan bendungan kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kemudian, pemerintah juga akan menghitung menghitung tanaman tumbuh di atas lahan warga yang terkena proyek pembangunan bendungan.
Pembayaran pembebasan lahan warga yang terkena pembangunan bendungan akan dilakukan setelah tahapan pengukuran ulang lahan dan penghitungan tanaman tumbuh rampung. Ia menyebut anggaran pembebasan lahan bendungan di ibu kota baru bersumber dari APBN.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan lanjutnya proyek ibu kota baru, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung, karena banyak investor yang tertarik.
Suharso mengatakan, proyek ibu kota baru dan kereta cepat ini merupakan peluang bisnis besar. Sebab, pendanaannya tak ditanggung sepenuhnya oleh APBN sehingga bisa menarik investasi asing.
Baca Juga: Tagihan Listrik Membludak Naik? Gini Cara Cek dan Pengaduannya
Penandatanganan kontrak pembangunan fisik bendungan dengan pihak ketiga akan dilakukan setelah 640 bidang tanah sebagai lokasi pembangunan sudah dibebaskan.
Bendungan Sepaku-Semoi yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, rencananya memiliki daya tampung sekitar 11,6 juta meter kubik dengan debit 2.400 liter per detik.
