Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggapi soal klaim penanganan pasien Covid-19 dari rumah sakit.
Lebih lanjut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, BPJS Kesehatan memiliki peran dalam hal melakukan verifikasi data dari rumah sakit yang mengajukan klaim.
"Kalau kami selesaikan verifikasinya sesuai tenggat, akan kami sampaikan ke Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk dibayarkan," kata Iqbal, Rabu 27 Mei 2020.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan memiliki tenggat waktu tujuh hari kerja untuk melakukan verifikasi. Tenggat waktu ini terhitung sejak menerima berkas klaim, melakukan verifikasi hingga menyerahkan berita acara hasil verifikasi kepada Kemenkes.
Baca Juga: Pengumuman! Bisa Didenda Rp 30 Juta Kalau Nunggak Iuran BPJS Kesehatan
Adapun proses verifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diberikan oleh rumah sakit.
Dengan demikian, BPJS Kesehatan bisa memberikan data tersebut kepada Kemenkes untuk selanjutnya dilakukan pembayaran ke rumah sakit yang bersangkutan.
"Tujuh hari kerja, kan klaim dicek dulu, sudah sesuai dan kelengkapan dokumennya," kata Iqbal.
Iqbal menambahkan, terkait klaim ini, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menagih klaim sesuai Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020.
Baca Juga: Mulai Juli, Jokowi Akan Naikan Kembali Iuran BPJS Kesehatan
Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan rumah sakit memiliki beberapa peran di antaranya melakukan rekapitulasi data pasien yang dilayani.
Selain itu, rumah sakit juga bisa mengajukan klaim biaya pelayanan secara berkala. Rumah sakit selanjutnya juga wajib menandatangani Surat Perintah Kerja pembayaran klaim. Selanjutnya, rumah sakit berkewajiban melengkapi berkas klaim sesuai dengan pelayanan yang diberikan hingga akhirnya menerima kuitansi pembayaran klaim.
Sebelumnya, sejumlah perawat di rumah sakit mengeluhkan belum menerima tunjangan hari raya (THR). Rumah sakit menjelaskan, tunjangan belum bisa diberikan karena terdampak pandemi Covid-19.
Klaim BPJS Kesehatan terkait Covid-19 diharapkan mampu untuk membantu arus kas rumah sakit sehingga bisa memberikan tunjangan untuk perawat. Namun, Kemenkes harus menerima verifikasi dari BPJS Kesehatan terlebih dulu untuk bisa memberikan klaim tersebut kepada rumah sakit.
