Parlemen di berbagai negara di dunia ramai-ramai membahas berbagai kebijakan memerangi pandemi Corona. Sayangnya, DPR RI malah sibuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.
"Ini bikin gemes," kata ahli tata negara Bivitri Susanti dalam diskusi webinar 'Menilik Perkembangan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat', Selasa 14 April 2020.
Menurut Bivitri, saat ini parlemen di berbagai dunia mencari solusi terkait Corona. Seperti regulasi untuk menggerakkan roda perekonomian, stimulus dan sebagainya. Namun di Indonesia (di mana DPR RI juga jadi anggota forum parlemen duia) masih dimaknai secara sempit hanya menyoal pembagian hand sanitizer atau masker.
"DPR tiba-tiba membahas RUU KUHP, Omnibus Law dan sebagainya. Kita mendorong bersama-sama ini disetop pembahasannya," ujar pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesi (STHI) Jantera itu.
Terkait substansi RUU Cipta Kerja, panelis Debat Capres 2019, meragukan RUU itu bertujuan untuk menyederhanakan UU. Sebab, meski hanya 170 pasal, tapi nyatanya ada 1.028 halaman. Satu pasal, bisa beranak-pinak menjadi 10 pasal.
"Maunya memangkas tumpang tindih regulasi pusat-daerah, tapi menguatkan kekuasaan presiden. Demi kemudahan berusaha, semua diberi fasilitas, tapi mengabaikan lingkungan," tutupnya.
