Rencana rapid test virus corona (Covid-19) kepada 2000 anggota DPR beserta keluarga menimbulkan kontoversi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti rencana rapid tast tersebut. Ia mengatakan, jika kebijakan pemerintah terkait rapid test tersebut melalui BNPB Diarahkan ke masyarakat.
"Saya kira kalau kebijakan pemerintah melalui BNPB itu memang diarahkan kepada masyarakat," kata Ma'ruf.
Ia mengatakan, alat-alat kesehatan dari pemerintah agar disalurkan ke masyarakat melalui provinsi.
"Karena itu maka alat-alat kesehatan yang ada dari Pemerintah itu disalurkan melalui provinsi, kabupaten-kota terutama kepada daerah-daerah yang diduga ada potensi terjangkit yang lebih luas," ujarnya.
"Jadi saya kira kalau Pemerintah arahnya seperti itu, kebijakannya," lanjut Ma'ruf.
