Raja Juli Antoni Tempati Posisi Pertama Menteri Berkinerja Terburuk Versi Survei PPI

Raja Juli Antoni Tempati Posisi Pertama Menteri Berkinerja Terburuk Versi Survei PPI

MALDI
2026-10-19 21:25:00
Raja Juli Antoni Tempati Posisi Pertama Menteri Berkinerja Terburuk Versi Survei PPI
Sumber Foto : Istimewa

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati posisi pertama dalam daftar pejabat dengan kinerja terburuk berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia (PPI).


Hasil ini muncul dalam survei evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.


Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, memaparkan hasil survei tersebut pada Minggu (18/10/2026). Dalam daftar penilaian kinerja pejabat, Raja Juli memperoleh angka 19,8 persen, menempatkannya di posisi teratas dalam kategori pejabat dengan kinerja terburuk.


Penilaian terhadap Raja Juli berkaitan dengan sejumlah persoalan di sektor kehutanan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga pembalakan hutan.


Persoalan tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan, kelestarian hutan, dan keselamatan masyarakat yang terdampak kebakaran.


Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia juga menambah tantangan bagi Kementerian Kehutanan dalam menjalankan tugasnya.


Kebakaran tidak hanya mengancam kawasan hutan, tetapi juga berpotensi merusak habitat satwa liar dan memperburuk kualitas udara di wilayah terdampak.


Di sisi lain, persoalan pembalakan hutan turut menjadi perhatian dalam evaluasi sektor kehutanan. Pengawasan terhadap aktivitas yang merusak kawasan hutan serta upaya menjaga kelestarian lingkungan menjadi bagian penting dari tanggung jawab kementerian yang dipimpin Raja Juli.


Hasil survei PPI tersebut menjadi salah satu gambaran persepsi responden terhadap kinerja pejabat pemerintahan. Posisi Raja Juli dalam daftar tersebut sekaligus menunjukkan adanya pekerjaan rumah bagi sektor kehutanan, terutama dalam penanganan karhutla dan perlindungan kawasan hutan.


Meski demikian, hasil survei merupakan cerminan penilaian responden pada periode penelitian dan bukan kesimpulan mutlak atas keseluruhan kinerja kementerian.


Temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan, pengawasan kawasan konservasi, serta upaya perlindungan lingkungan.


Share :