Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia serta langkah pemerintah dalam menangani bencana tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa dirinya akan melaporkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri kepada Presiden Prabowo. Rapat koordinasi tersebut sebelumnya digelar pada Senin pagi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta.
Dudung mengatakan, pertemuan bersama Prabowo menjadi kesempatan bagi para pejabat terkait untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kebakaran hutan dan lahan. Hasil pembahasan di tingkat menteri juga akan menjadi bahan bagi Presiden untuk memberikan arahan lanjutan terkait penanganan karhutla.
Menurut Dudung, rapat koordinasi tingkat menteri menyepakati bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah.
“Negara kita masih sanggup,” ujar Dudung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meluasnya persoalan karhutla yang berdampak pada kawasan hutan dan kualitas udara. Berdasarkan data yang tercantum dalam laporan terkait, luas hutan yang terbakar sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202 ribu hektare. Sementara itu, puluhan ribu titik api dilaporkan tersebar di enam provinsi hingga pekan kedua Oktober 2026.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak serius akibat kebakaran. Asap dari karhutla di Indonesia juga dilaporkan menjangkau sejumlah negara tetangga, termasuk Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Filipina.
Dalam penanganan kebakaran tersebut, Indonesia turut menerima tawaran bantuan dari negara lain. Malaysia, misalnya, menawarkan tiga unit helikopter beserta 52 personel pemadam kebakaran untuk membantu upaya penanganan karhutla.
Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa bantuan dari negara lain tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah tetap perlu mengoptimalkan kemampuan dalam negeri serta memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mengendalikan kebakaran di berbagai wilayah.
Rapat terbatas bersama Prabowo diharapkan dapat menghasilkan arahan lanjutan untuk memperkuat penanganan karhutla. Langkah tersebut menjadi penting mengingat kebakaran tidak hanya mengancam kelestarian hutan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, habitat satwa liar, dan kualitas udara lintas wilayah.
