Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas RUU Minuman Beralkohol, yang dianggap oleh banyak kalangan dapat merugikan daerah wisata.
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (mino) tersebut diusulkan oleh 3 partai yakni Gerindra, PKS, dan PPP.
Dalam RUU tersebut terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal yang berisi definisi minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana pelanggaran, hingga sanksi pidana bagi pelanggar.
Selain merugikan daerah wisata, RUU Minuman Beralkohol tersebut juga berpotensi membuat kemiskinan baru.
Baca Juga: Fakta-fakta RUU Larangan Minum Alkohol yang Diusulkan 21 Anggota DPR RI
Padahal, di tengah pandemi corona ini banyak pengusaha dan daerah yang mempunyai potensi wisata tengah giat berusaha bangkit.
Di sisi lain, data Kementerian Keuangan menunjukkan cukai minuman keras berkontribusi pada perekonomian negara dengan nilai sekitar Rp7,3 triliun tahun lalu.
Alasan pengusul RUU Minuman Beralkohol
Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu pengusung RUU larangan minuman beralkohol, Illiza Sa'aduddin Djamal, berpendapat aturan itu penting demi menjaga ketertiban.
"Minuman beralkohol bisa merusak kesehatan dan berakibat fatal terhadap hilangnya akal dan sebagainya. Dalam kondisi mabuk... kan banyak kasus pemerkosaan dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan kasus-kasus lainnya yang berakibat fatal.
"Yang kita inginkan adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman keras tersebut, jadi biar lebih tertib, dan ada ketentraman," ujar Illiza.
Baca Juga: Jenis dan Daftar Lengkap Minuman Alcohol yang Masuk Larangan RUU DPR RI
Pembunuh pariwisata
Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos.
Minuman beralkohol adalah salah satu produk yang dikenakan cukai.
