Larangan mudik lebaran tahun ini memang sedang hangat dibicarakan karena menjelang H-5 hari raya Idul Fitri yang jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020. Namun, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang simpangsiur.
Seperti, Presiden Presiden Joko Widodo pertama kali menyampaikan larangan mudik dalam rapat terbatas lewat konferensi video pada 21 April 2020. Saat itu, Jokowi tidak membedakan mudik lokal atau nasional ke seluruh daerah di Indonesia. Dia menyatakan, semua aktivitas mudik dilarang.
"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi.
Menindaklanjuti larangan mudik, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada 24 April sampai 31 Mei 2020.
Namun, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membolehkan pergerakan di Jabodetabek. Aturan itu tidak berlaku bagi pimpinan negara, polisi, TNI, hingga petugas penanganan Covid-19.
"Ini memang tidak berlaku untuk masyarakat Jabodetabek dan masyarakat Jakarta. Jadi mereka yang aktivitasnya diizinkan selama PSBB, ada 11 sektor itu, baik tinggal di Bodetabek maupun tinggal di Jakarta, bisa keluar-masuk tanpa perlu menggunakan izin," ujar Anies dalam konferensi pers, Jumat, 15 Mei 2020.
Beda pernyataan soal silaturahim di Jabodetabek Setelah terbitnya Pergub 47 Tahun 2020, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, warga ber-KTP Jakarta boleh mengunjungi kerabatnya yang tinggal di Bodetabek untuk bersilaturahim pada saat Lebaran nanti.
"Ya boleh saja," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin pada Jumat, 15 Mei 2020.
Lalu pernyataan Arifin ini diralat oleh Anies Baswedan. Ia meminta warga tetap di rumah dan bersilaturahim secara virtual saat Lebaran nanti.
"Jangan ada mudik lokal, yang boleh adalah mudik virtual," ucap Anies dalam siaran pers, kemarin.
