Pemerintah mencatat ada sekitar 1,7 juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sepanjang wabah virus corona melanda Indonesia.
"Tadi direkonsiliasi data ketengakerjaan. Jumlah tenaga kerja yang di-PHK 375 ribu, total yang dirumahkan 1,4 juta orang jadi 1,7 juta secara total," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis 31 April 2020 kemarin.
Airlangga menyampaiakn data tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan topik "Mitigasi Dampak COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan" bersama Presiden Joko Widodo melalui "video conference".
Jumlah tersebut masih bisa terus bertambah jika pandemi covid-19 belum juga mereda. Tercatat ada tambahan data pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan sebanyak 314.833 orang pekerja sektor informal yang juga terdampak COVID-19.
"Data ini adalah data yang telah dipusatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk diverifikasi, selain dengan Kemenaker juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Airlangga.
Sementara solusi dari pemerintah dalam menangani gelombang PHK sebab wabah corona adalah melalui program Kartu Prakerja.
Para pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan itu akan dimasukkan ke dalam Prgram Kartu Prakerja secara bertahap.
"Dimasukkan secara bergelombang dalam 4-5 minggu ke depan. Kartu Prakerja yang sudah mendaftar untuk registrasi mencapai 9 juta orang dan sudah mendapatkan saldo itu ada gelombang pertama dan kedua sebanyak 456 ribu user, terbanyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan," ungkap Airlangga.
Sebanyak 18 persen penerima manfaat Kartu Prakerja memilih untuk menerima insentif melalui bank dan sisanya 72 persen menggunakan "e-wallet" atau "e-money".
