Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap kekeh melarang ojek pangkalan maupun ojek online untuk mengangkut penumpang selama PSBB. Larang tersebut menurutnya berlandasan pada PPeraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kalau motor mengangkut penumpang untuk usaha itu dilarang. Ini yang akan kita tegakkan. Jajaran Kepolisian dan Pemprov akan mengintensifkan razia dalam konteks itu (ojol)," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota, Senin 13 April 2020.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), angkutan roda dua berbasis aplikasi itu memang hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang, bukan untuk membawa penumpang.
Sementara selama PSBB beralngsung, bagi pengendara sepeda motor masih dibolehkan berboncengan dengan syarat pengendara dan penumpang memang satu alamat sesuai yang tercantum di KTP.
Dirinya juga menjelaskan bahwa di hari keempat penerapan PSBB ini masih banyak pergerakan aktivitas dan lalu lintas di kawasan DKI Jakarta.
Karena itu, sebagai upaya penertiban PSBB di Jakarta, Anies menyatakan, Pemprov DKI secara bertahap akan menambah "check point" di beberapa wilayah.
"Secara bertahap kita akan menambah 'check point' sehingga proses penindakan pelanggaran akan lebih leluasa. Kita akan tidak tegas semua yang melanggar aturan PSBB," kata Anies, seperti dilansir antara.
Hingga saat ini, DKI Jakarta telah memiliki 33 "check point" dari jajaran Polda, TNI maupun Pemprov, 11 titik diantaranya berada di perbatasan, 13 titik di stasiun atau terminal, lima titik di pintu tol dan empat di dalam kota.
