Menanggapai situasi nasional yang tengah dilanda wabah virus corona, Pemerintah tegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang bepergian keluar kota termasuk mudik lebaran. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan virus corona lebih luas.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji menerangkan bagi siapa saja ASN yang nekat dan tidak mengindahkan aturan tersebut bisa dikebakan sanksi. Adapun sangksi yang diberlakukan menurutnya telah tertuang dalam PP 53 tahun 2010.
"Ada (sanksinya). Berdasar PP 53 tentang Disiplin Pegawai," ujar Dwi pada Senin 30 Maret 2020.
Merujuk PP 53 tahun 2010 hukuman disiplin dibagi bagi ASN yang melangar aturan terdiri dari tiga jenis sanksi. Mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat.
Adapun sanksi ringan NS bisa mendapatkan teguran lisan dan tulisan, ataupun pernyataan tidak puas dari atasan.
Sanksi sedang berupa penundaan pangkat atau penundaan kenaikan gaji selama setahun. Ada juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun.
Sementara sanksi berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, dimutasi saat pangkat diturunkan, ataupun pembebasan dari jabatan. Paling berat bisa diberhentikan baik secara hormat dan tidak hormat.
Adapun mekanisme pengawasan akan penerapan kebijan larang mudik tersebut, menurut Dwi diserahkan kepada masing-masing instansi kementerian ataupun lembaganya.
"Diserahkan kepada masing-masing instansi," kata Dwi.
