Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan kebijakan penerbitan surat utang skema baru bertajuk recovery bond untuk membantu arus kas perusahaan di tengah penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19.
Tujuannya, agar perusahaan tetap memiliki dana untuk menggaji karyawan, sehingga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Rencana tersebut disampaikan oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Ia mengatakan kebijakan ini muncul karena tekanan ekonomi di tengah pandemi corona sangat berisiko memunculkan PHK.
"Dunia usaha sekarang butuh cash flow, likuiditas, maka pemerintah menjajaki untuk mengeluarkan surat utang baru, kira-kira namanya recovery bond," ujar Susiwijono, Kamis 26 Maret 2020.
Susi menjelaskan surat utang ini akan berdenominasi rupiah dan diterbitkan oleh pemerintah.
Kemudian, surat utang akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan swasta maupun eksportir berskala besar yang memiliki arus kas cukup tinggi.
"Dana penjualan surat utang ini akan dipegang pemerintah, kemudian disalurkan ke dunia usaha lewat kredit khusus, ini akan dibuat seringan mungkin, untuk membangkitkan usaha," katanya.
Sayangnya, dia belum menjelaskan lebih rinci seperti apa mekanisme pemberian kredit tersebut.
Dia menekankan kredit khusus ini akan bisa diakses oleh berbagai perusahaan. Syaratnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK karyawan di tengah pandemi corona.
"Atau kalau PHK harus mempertahankan 95 persen karyawan dengan gaji yang tidak boleh berkurang dari sebelumnya," jelasnya.
