Saat kampanye Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi menjadikan Kartu Pra Kerja sebagai senjata andalan. Kartu Pra kerja akan segera direalisasikan segara secara nasional.
Percepatan implementasinya dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran akibat meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar Rp 10 triliun, sehingga nantinya setiap pekerja yang masuk korban PHK bisa mendapatkan honor sebesar Rp 1 juta per orang atau mengalami kenaikan dari formula sebelumnya.
"Kita juga akan memberi insentif untuk yang terkena PHK dari sisi BPJS Ketenagakerjaan memberi santunan plus pelatihan sehingga bisa mendapatkan paling tidak dalam tiga bulan Rp 1 juta per kepala," ujar dia dalam video conference di Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.
Pemerintah pusat telah meminta para kepala daerah yakni gubernur, wali kota, dan bupati untuk membantu menjalankan program tersebut.
Mereka diminta untuk mulai mendata calon peserta Kartu Pra Kerja. Realisasi Kartu Pra Kerja dijadikan sebagai salah satu solusi menangani masalah ekonomi yang terimbas mewabahnya Covid-19.
Selain Kartu Pra Kerja, pemerintah juga akan segera menggulirkan bantuan sosial berupa pembagian sembako untuk 200.000 kepala keluarga dengan anggaran Rp 4,5 triliun.
Bebarapa program mengatasi dampak ekonomi dari virus corona lainnya seperti rencana pelonggaran pembayaran kredit motor, relaksasi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19.
