Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan tidak akan memulangkan kombatan ISIS ke Indonesia. Sebab, Jokowi ingin menjamin keamanan dalam negeri.
"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.
Jokowi memerintahkan agar 689 orang dilakukan identifikasi. Data mereka akan dimasukkan ke imigrasi untuk dicegah masuk ke Indonesia.
"Yang kedua, saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplet. Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata Jokowi.
Sayangnya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut soal status kewarganegaraan mereka. Namun, dalam pernyataannya Jokowi menyebut para kombatan itu sebagai eks WNI.
Arahan ini diputuskan Jokowi dengan menteri dan kepala lembaga terkait di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2). Ada 689 orang yang tersebar di Suriah maupun Turki.
"Pemerintah, tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md.
