Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kata sambutannya di sidang pleno di Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan perlunya untuk meperbaiki dan memangkas semua regulasi di Indonesia.
Dia menjelaskan, saat ini Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi yang mengakibatkan dapatterjerat aturan sendiri dan dapat menghambat langkah dalam merespon perubahan dunia.
"Saya memperoleh laporan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hiper-regulasi, obesitas regulasi," kata Jokowi dalam sambutannya di sidang pleno di Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (28/1).
"Membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas. Mulai dari PP, Perpres, Permen, Perditjen, sampai Perda, harus disederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat," ujarnya.
Untuk itu, dia mengatakan sangat pentingnya omnibus law yang saat ini tengah dikebut oleh pemerintah.
"Omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke DPR. Omnibus law memang belum populer di Indonesia tapi telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti AS. Ini adalah sebuah strategi reformasi regulasi. Harapannya hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, lebih cepat, responsif menghadapi era kompetisi, era kerja saat ini," kata Jokowi. (Ahmad Mikail Diponegoro)
