Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perhatian publik.
Di tengah persoalan tersebut, Gibran disebut sempat mengutarakan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa Gibran menyampaikan niat tersebut ketika bertemu dengan Prabowo pada pagi hari.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam dan turut membahas perkembangan persoalan yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
Menurut Prasetyo, keinginan Gibran untuk mundur muncul sebagai respons terhadap dinamika hukum yang tengah berkembang. Namun, Prabowo tidak langsung menanggapi keinginan tersebut dengan penolakan.
Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Setelah berdiskusi, Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo menyebut Gibran ingin mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dokumen yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Sementara itu, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga berkaitan dengan gugatan yang diajukan ke PTUN Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam perkembangannya, perkara tersebut berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor putusan 742K/TUN/2026.
Berdasarkan informasi putusan yang dikutip dalam pemberitaan, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Sebelumnya, PTUN Jakarta menyatakan tidak berwenang menerima gugatan tersebut karena objek sengketa yang diajukan dinilai berada di luar kewenangannya.
Di sisi lain, persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 juga pernah menjadi materi gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Saat itu, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Meski demikian, dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti penyelesaian pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
MK juga menjelaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden maupun wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.
Hingga kini, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perhatian publik, terutama terkait perkembangan proses hukum dan sikap yang akan diambil oleh Wakil Presiden tersebut.
