Korea Selatan resmi memberlakukan Undang-Undang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai upaya pemerintah dalam mengatur perkembangan teknologi yang semakin pesat. Regulasi ini menjadi salah satu langkah paling komprehensif di Asia dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak masyarakat, khususnya terkait etika, keamanan data, dan transparansi penggunaan AI.
Undang-undang ini mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko, mulai dari risiko rendah hingga risiko tinggi. Sistem AI berisiko tinggi, seperti yang digunakan di sektor kesehatan, keuangan, ketenagakerjaan, dan penegakan hukum, diwajibkan memenuhi standar ketat terkait keamanan, akurasi, serta pengawasan manusia. Pemerintah juga menekankan pentingnya akuntabilitas pengembang dan operator AI dalam setiap tahap penggunaan teknologi tersebut.
Di sisi industri, kebijakan ini memunculkan respons yang beragam. Sejumlah perusahaan teknologi besar menyambut positif kehadiran UU AI karena dinilai dapat menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Regulasi yang jelas dianggap mampu memperkuat daya saing produk AI Korea Selatan di pasar global, terutama di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu etika teknologi.
Namun, pelaku usaha rintisan dan perusahaan skala menengah menyuarakan kekhawatiran terkait potensi meningkatnya biaya kepatuhan dan beban administrasi. Mereka menilai penerapan aturan yang terlalu ketat dapat memperlambat inovasi dan menghambat kecepatan pengembangan produk, terutama bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas.
Meski demikian, pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa UU AI ini dirancang untuk tetap mendorong inovasi melalui pendekatan bertahap dan fleksibel. Dukungan berupa insentif, panduan teknis, serta kerja sama dengan industri disiapkan agar transisi berjalan lancar. Dengan regulasi ini, Korea Selatan menargetkan posisi strategis sebagai pusat pengembangan AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di tingkat global.
