Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah daerah tidak boleh mematikan atau menghambat layanan digital yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, transformasi digital merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu didukung melalui regulasi yang adaptif.
Bima Arya menilai, sejumlah kebijakan daerah masih berpotensi menimbulkan hambatan bagi pelaku layanan digital, baik dalam bentuk perizinan yang berbelit maupun pembatasan operasional. Ia mengingatkan bahwa pendekatan regulasi yang terlalu kaku justru dapat menghambat inovasi serta menurunkan daya saing daerah di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun aturan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Harmonisasi regulasi dinilai krusial agar layanan digital dapat berkembang tanpa mengabaikan aspek ketertiban, perlindungan konsumen, dan kepentingan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Bima Arya mendorong pemerintah daerah untuk melihat layanan digital sebagai peluang, bukan ancaman. Kehadiran platform digital dapat membantu memperluas akses layanan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga perdagangan.
Dengan kebijakan yang tepat, layanan digital diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong daerah agar menciptakan iklim regulasi yang kondusif, sehingga transformasi digital dapat berjalan seimbang dengan kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan.
