Fakta-Fakta Sembako hingga Sekolah Wajib Bayar PPN, Sri Mulyani: Belum Tentu Dijalankan

Fakta-Fakta Sembako hingga Sekolah Wajib Bayar PPN, Sri Mulyani: Belum Tentu Dijalankan

Foto
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Instagram/smindrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan sembako hingga sekolah wajib bayar PPN belum tentu dijalankan. Berikut fakta-faktanya.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN kepada sembako hingga sekolah menimbulkan keresahan pada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan Draft RUU

Wacana wajib PPN pada sembako hingga sekolah ini berdasarkan draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Viral Video Presiden Prancis Emmanuel Macron Ditampar OTK di Valence

Sayangnya, draft RUU tersebut belum dibacakan dan disampaikan langsung dalam rapat paripurna DPR RI hingga akhirnya bocor ke masyarakat.

Belum Bisa Dijelaskan ke Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, wacana sembako hingga sekolah wajib bayar PPN belum dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas.

Hal ini, kata Sri Mulyani, sangat tidak etis secara etika politik.

"Menjelaskan sembako hingga sekolah wajib bayar PPN ini secara etika poliyik tidak pantas karena belum disampaikan pada rapat paripurna DPR RI," kata Sri Mulyani dalam raker bersama Komisi XI DPR RI, Kamis 10 Juni 2021.

Fokus Pemulihan Ekonomi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, pemerintah hingga kini masih fokus pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kawah Putih, Wisata Terdekat di Bandung yang Cocok Jadi Spot Foto

Belum Tentu Dijalankan

Menteri Keuangan menegaskan, jika nantinya RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terealisasi, belum tentu dijalankan oleh pemerintah.

APBN Perlu Disehatkan

Meskipun begitu, Sri Mulyani mengatakan, APBN perlu disehatakan untuk pemulihan ekonomi Indonesia.