Belakangan ini di media sosial banyak tersebar berita hoax terkait dengan Omnibus Law RUU cipta kerja.
Diketahui bahwa RUU Omnibus Law resmi disahkan oleh DPR pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
Namun, di media sosial banyak netizen yang menghujat dan kecewa terhadap RUU Cipta kerja tersebut karena terlalu banyak berita hoax yang tersebar di media sosial.
Adapun beberapa kabar hoax yang tersebar seperti mencabut hak buruh, memperparah keadaan buruh, menyengsarakan buruh dan hanya memperkaya pengusaha.
Baca Juga: Ini Beberapa Manfaat UU Cipta kerja Bagi Pengusaha dan Pekerja
Berikut beberapa fakta terkait dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja:
1️. Uang Pesangon dihilangkan
Uang pesangon tetap ada. Tercantum di Bab IV pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 156.
2. UMP, UMK, UMSP dihapus
Upah minimum tetap ada. Tercantum bab IV pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003.
3. Upah Buruh dihitung per jam
Tidak ada ketentuan itu di Omnibus Law (Bab IV pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003)
4️. Semua Hak Cuti hilang.
Omnibus Law sama sekali tidak mengubah ketentuan cuti yang sudah ada sebelumnya. (Bab IV pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003).
5️. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup
Tidak Ada Pasal yang berbunyi demikian. (Bab IV Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003).
6️. Tidak akan Ada status karyawan tetap.
Status karyawan tetap masih ada.(Bab IV pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003).
7️. Perusahaan bisa memPHK kapanpun
Perusahaan tidak bisa memPHK secara sepihak ( Bab IV pasal 90 Tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003).
8️. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Lainnya Hilang.
Jaminan sosial tetap masih ada (Bab IV pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004).
Baca Juga: Tugas Pemerintah Dalam Penerapan UU Cipta Kerja, Salah satunya Mengurangi Angka Pengangguran
9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.
Status karyawan tetap masih ada (Bab IV pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003).
1️0. Pekerja yang meninggal ahli warisnya tidak dapat pesangon.
Ahli waris tetap dapat pesangon (Bab IV pasal 61)
Seperti diketahui bahwa RUU Cipta Kerja yang juga sering disebut Omnibus Law salah satu cara yang diajukan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan investasi yang selama ini masih menghambat kinerja perekonomian nasional.
