Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mendesak negara di Asia Tenggara memutuskan hubungan dengan perusahaan China yang membantu membangun pulau di Laut China Selatan (LCS), Kamis 9 September 2020.
Desakan itu menyusul keputusan AS yang memasukkan 24 perusahaan milik China ke dalam daftar hitam. Perusahaan-perusahaan itu diketahui membantu pembangunan militer Beijing di LCS.
Pompeo menyatakan pernyataan tersebut dalam pertemuan puncak regional KTT ASEAN di tengah hubungan antara AS dan China yang kian memanas.
Menurutnya, sudah waktunya bagi pemerintah Asia Tenggara untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan China.
Baca Juga: Pandemi Corona Meningkat Pemkot Bandung Putuskan PSBB atau AKB Besok
"Jangan hanya berbicara, tapi bertindaklah," ujar Pompeo kepada sepuluh Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuan daring KTT ASEAN seperti dilansir AFP, 10 September 2020.
"Pertimbangkan kembali urusan bisnis dengan perusahaan milik negara (China) yang menggertak negara-negara pesisir ASEAN di Laut China Selatan. Jangan biarkan Partai Komunis China menginjak-injak kita dan rakyat kita," lanjutnya.
KTT ASEAN berlangsung hanya beberapa hari setelah Beijing meluncurkan rudal balistik di LCS. Peluncuran itu merupakan bagian dari latihan tembakan langsung.
Seperti diketahui, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan memperebutkan wilayah LCS yang diklaim China sebagai wilayahnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyalahkan AS atas ketegangan di LCS. Dia mengklaim Washington "menjadi pendorong terbesar" militerisasi di jalur air itu.
Baca Juga: Fakta Paling Terbaru Isabella Guzman yang Bunuh Ibu Kandungnya
Ketegangan antara AS dan China juga dikhawatirkan kian memburuk atas diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. UU itu diterapkan sebagai tanggapan atas kerusuhan sipil yang terjadi pada tahun lalu selama berbulan-bulan di Hong Kong.
Sumber: AFP, CNN
