Iran lancarkan ancaman kepada Uni Emirat Arab (UEA) sebab telah membuat kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Presiden Iran, Hassan Rouhani menilai yang dilakukan UEA adalah pengkhianatan. Menurut analsis keamanan, ancaman Iran tersebut harus ditanggapi serius jika UEA ingin selamat dari rudal Iran.
Harian garis keras Iran Kayhan, yang pemimpin redaksinya ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyebut langkah UEA adalah sebuah pengkhianatan kepada rakyat Palestina. Bahkan secara terang-terangan menyebut negara kaya tersebut sebagai terget.
Baca juga: Fakta-fakta Penyakit TBC di Indonesia, Kemenkes: 11 Orang Mati setiap 1 Jam
"Pengkhianatan besar UEA terhadap rakyat Palestina ... akan mengubah negara kecil dan kaya ini, yang sangat bergantung pada keamanan, menjadi sasaran yang sah dan mudah," katanya dalam editorial halaman depan yang dikutip dari Tagar.id, Minggu 16 Agustus 2020.
Analis keamanan, Dr. Theodore Karasik mengatakan kepada Arab News bahwa ancaman baru harus ditanggapi dengan serius. "Rudal Iran dapat menghantam UEA dalam delapan menit," kata Karasik, seorang penasihat senior untuk analisis negara Teluk di Washington, D.C.
Karasik menilai ancaman Iran bukanlah manimain. Menurutnya mereka dapat menargetkan infrastruktur penting, atau mereka dapat dengan mudah menargetkan gurun dalam perang psikologis.
Baca juga: Merinding! Kisah Seram Supermarket Dihuni Hantu Iseng yang Sering Lempar Barang
"Latihan angkatan laut Iran baru-baru ini menampilkan rudal yang berasal dari peluncur bawah tanah. Ini baru dan membunyikan alarm. Namun demikian, Dubai dan pusat kota lainnya masih dianggap zona aman," kata Karasik.
Perjanjian yang dikutuk Iran adalah kesepakatan UEA dan Israel untuk berdamai dan menjalin hubungan diplomatik penuh. Pihak menerangkan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mendorong upaya perdamaian dan menghapus rencana aneksasi Israel atas Tepi Barat yang diduduki.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat menolak anggapan itu dengan berkeras bahwa rencana pencaplokan hanya ditunda untuk sementara waktu.
Sumber: Lawjustice.co/ Kompas
