Aakar Abyasa Fidzuno, pendiri PT Jouska Finansial Indonesia, menceritakan kisah perjuangannya mendirikan Jouska tersebut. Perusahan penasihat keuangan yang berhenti beroperasi sementara itu diceritakannya karena keluhan klien di media sosial soal kejanggalan layanan Jouska.
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi terutama bagi klien, eks-klien, mitra Jouska, regulator, maupun pihak-pihak lain," kata dia melalui pernyataannya, Sabtu 25 Juli 2020.
Aakar menceritakan, awal ia mendirikan Jouska karena adanya dorongan melihat kejadian disekelilingnya yang mempunyai persoalan investasi.
"Jadi saya terdorong setelah ketemu klien yang bercerai dengan suaminya karena persoalan investasi. Istrinya itu menempatkan uangnya ke investasi bodong," ceritanya.
"Saya yang hampir tidak pernah berurusan dengan itu, karena di market A kan bicaranya sudah bagaimana dapat kredit bunganya murah, dan bagus, atau bagaimana investasi yang strategis. Jadi sangat berbeda dengan kasusnya kelas menengah," lanjutnya.
Baca juga: Badai Douglas, Terkuat di Planet Bumi Dekati Hawai
Aakar merasa kaget dengan adanya investasi bodong. Ia mencari tau siapa-siapa yang menjadi korban investasi ilegal ini.
"Setelah saya cari tahu, ternyata korbannya itu sebenarnya tidak paham mengenai investasi. Mereka justru mendapatkan saran dari financial planner untuk berinvestasi ke produk itu," ujarnya.
"Hal itu menyadarkan saya bahwa ada gap yang cukup lebar antara kalangan atas dengan kalangan menengah. Dari kasus tersebut juga saya akhirnya terdorong untuk memulai bisnis saya sendiri," tambahnya.
Baca juga: Jerinx SID di Aksi Tolak Rapid Test: Saya Menolak Masker
Aakar menyebutkan, sekitar tanggal 27 Oktober 2015, Jouska ini mulai efektif beroprasi.
"Jouska ini mulai beroperasi efektif pada 27 Oktober 2015. Namun, sebelumnya saya tidak punya network di Jakarta, maka saya punya asisten untuk menghubungi beberapa financial planner yang sudah terkenal," pangkasnya.
"Kebanyakan financial planner yang praktek itu belum punya lisensi WMI (Wakil Manajer Investasi) dan WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek)," lanjutnya.
Sumber: Tempo.com
