Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan pergantian jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Rieke Diah Pitaloka ke Muhammad Nurdin terkait dengan sejumlah tugas perundang-undangan, yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Pergantian ini tentu bukan semata-mata untuk penyegaran atau rotasi biasa. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat, kalau kita lihat [RUU] Omnibus Law sudah mendekati titik-titik yang krusial, selain [RUU] Omnibus Law, tentu saja ada RUU HIP," kata Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dalam keterangan pers, Kamis 9 Juli 2020.
Baca Juga: Update Corona di RI: 70.736 Positif, 32.651 Sembuh, 3.417 Meninggal
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan Nurdin dengan latar belakang polisi akan sangat memahami tugasnya sebagai Wakil Ketua Baleg. Namun, Utut menegaskan bahwa pergantian ini tak lantas mengartikan bahwa Rieke tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Baleg yang akan menghadapi tugas berat.
"Apakah ini berarti mbak Rieke dianggap tidak mampu? Tidak, tetapi ini memang sekuensi yang memang kita harus tingkatkan pasukan secara intermental sesuai dengan bidangnya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan RUU Omnibus Law Ciptaker adalah regulasi primadona. Perkembangannya selalu ditanyakan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, menurutnya, wajar bila PDIP mengeluarkan tim terbaik di Baleg DPR RI.
"Siapakah orang yang paling tepat, tentu kita mencari orang yang paham masalah dan punya disiplin tinggi, itu namanya Muhammad Nurdin. Bukan yang lain tidak disiplin," kata Bambang yang akrab disapa Pacul itu.
"Beliau sudah bisa memilah kepalanya dalam berbagai sektor pikiran, karena beliau komjen bintang tiga," tambahnya.
Baca Juga: Wah! Xiaomi Ungkap RedmiBook 16 dan RedmiBook 14 II, yang Mulai Tersedia di Pasar Tiongkok 15 Juli
Sebelumnya, Fraksi PDIP mencopot Rieke Diah Pitaloka dari jabatan wakil ketua Baleg DPR, kemarin. Pencopotan ini dilakukan di tengah polemik RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Selain menjadi pimpinan Baleg, Rieke juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HIP di Baleg DPR.
Sumber: Cnnindonesia.com
