Pemerintah sendiri saat ini juga sudah menyiapkan 'aturan' untuk menjalani new normal atau kernomalan baru. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyiapkan protokol kesehatan terkait kehidupan ne normal lewat Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang pencegahan penularan virus Corona di tempat kerja sektor usaha dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha.
"Perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (New Normal). Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi," demikian hal yang menjadi alasan Terawan dalam mengeluarkan surat edaran ini.
Menanggapi itu, anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritisi sikap pemerintah yang ingin menerapkan prosedur new normal.
Menurut dia, sampai saat ini pemerintah sendiri tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah new normal. Sebab, kata dia, ada beberapa perspektif yang berkembang di publik tentang arti dari istilah new normal.
"Tergantung apa yang dimaksud new normal oleh pemerintah. Sejauh ini, definisi new normal belum jelas. Karena itu, sulit untuk dikalkulasi perkiraan waktu yang tepat untuk pelaksanaannya," kata Saleh, Rabu 27 Mei 2020.
Selain itu, lanjut Saleh, ada yang mengatakan bahwa new normal adalah upaya untuk menjalani kehidupan baru di tengah tantangan ekonomi yang masih belum stabil, tingkat pengangguran yang semakin tinggi, utang yang semakin banyak, dan harga-harga yang semakin melangit.
"Masing-masing penafsiran itu tentu berbeda. Karena itu, berbeda pula waktu yang tepat untuk memulainya. Kalau yang dimaksud adalah yang pertama, menurut saya, saat ini bukan waktu yang tepat. Masih butuh waktu 6-7 bulan ke depan untuk memulainya," papar Saleh.
Kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menyebut pola hidup baru atau new normal yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan tanda menyerah menghadapi pandemi virus corona (Covid-19).
Irwan berpendapat new normal seharusnya dicanangkan setelah suatu negara berhasil menaklukkan pandemi. Salah satu tandanya adalah pandemi sudah mencapai puncak dan jumlah kasus menurun.
Sinyal menyerah dari pemerintah, kata Irwan, terlihat dari sikap para menteri Jokowi yang mulai membandingkan risiko kematian corona dengan penyakit lain.
Irwan mencontohkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kematian akibat kecelakaan lalu lintas sembilan kali lebih banyak daripada kematian akibat corona.
"Itu pembodohan masyarakat secara terang-terangan," kata Irwan.
Dilain kesempatan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh, meminta pemerintah tidak membuat aturan yang tumpang tindih tatanan kehidupan normal baru (The New Normal) untuk membuka aktivitas ekonomi di tengah pandemi virus corona.
Hal itu disampaikannya saat merespons penerbitan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.
Dia menilai hal tersebut penting agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak terkesan berubah-ubah di mata publik.
"Kita berharap peraturan ini tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang satu tumpang tindih, yang kedua terkesan sering berubah-ubah," kata sosok yang akrab disapa Ninik.
