Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tengah bersitegang dengan Ekonom Senior Faisal Basri dan Mantan Sekertaris Kementerian BUMN Said Didu. Kisruh antara ketiganya ditengarai karena penanganan virus Corona atau COVID-19 di Indonesia.
Permasalahan itu bermula ketika Said Didu mengunggah video di akun Said Didu yang bernama MSD, pada 27 Maret 2020. Video berdurasi 22 menit 44 detik itu berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'.
Dalam video itu, Said Didu menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.
Menanggapi itu, Luhut Binsar Pandjaitan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi yang meminta Said Didu minta maaf. Jika dalam 2x24 jam tidak ada permintaan maaf, sebut Jodi, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat 3 April 2020.
"Saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh Saudara Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilakan siapa saja untuk membuktikannya," tepis Jodi.
Berikut profil singkat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan:
Luhut Binsar Pandjaitan kerap kali kontroversial dengan sebutan menteri di segala bidang. Kali ini, dirinya kembali dipercaya Jokowi Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Lahir di Toba, Samosir, Sumatera Utara 28 September 1947, pria berumur 72 tahun ini faktanya memang malang-melintang di dunia pemerintahan maupun karier di dunia militer.
Luhut pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Singapura di era B.J Habibie. Kemudian, pada era kepemimpinan Gus Dur, Luhut juga dipercaya menjabat sebagai menteri perdagangan dan industri meski dalam waktu singkat saja (2000-2001).
Di bidang militer, dia habiskan di Kopassus TNI AD. Beberapa jabatan penting berhasil ia sandang seperti Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) hingga Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat.
Opung, begitu sapaan akrab wartawan kepadanya juga memiliki aktivitas sosial. Ia pernah menjadi Ketua Federasi Olahraga karate-do Indonesia 2009-2010), Pendiri Yayasan DEL, Pendiri Yayaysan Luhur bakti Pertiwi, Pendiri Yayasan Lingkar Bina Prakarsa dan Pembina Relawan Bravo 5 Pendukung Jokowi-JK (2014).
Tahun 2014, dia merupakan Kepala Staf Kepresiden Indonesia pertama pada tahun 2014 silam. Hingga pada tanggal 12 Agustus 2015, Luhut ditetapkan oleh Presiden menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 27 Juli 2016.
