Seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan bahwa terdapat potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Perbedaan ini diperkirakan terjadi karena adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya terkait kriteria posisi hilal.
Pemerintah melalui sidang isbat umumnya menggabungkan metode rukyat (pengamatan langsung hilal) dan hisab (perhitungan astronomi). Sementara itu, Muhammadiyah secara konsisten menggunakan metode hisab dengan kriteria wujudul hilal. Perbedaan pendekatan tersebut dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda apabila posisi hilal berada pada kondisi yang berada di batas kriteria yang ditetapkan masing-masing pihak.
Peneliti BRIN menjelaskan bahwa secara astronomis, penentuan awal bulan Hijriah sangat bergantung pada tinggi hilal, elongasi, serta umur bulan saat matahari terbenam. Apabila posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas yang digunakan pemerintah, tetapi sudah memenuhi kriteria wujudul hilal versi Muhammadiyah, maka awal Ramadan berpotensi ditetapkan pada tanggal yang berbeda.
Meski demikian, perbedaan awal Ramadan bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun sebelumnya, situasi serupa juga pernah terjadi dan masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Perbedaan ini dipandang sebagai konsekuensi dari keragaman metode ijtihad yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam.
BRIN menekankan bahwa secara ilmiah, kedua pendekatan memiliki dasar perhitungan yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menyikapi potensi perbedaan ini dengan bijak dan tetap menjaga persatuan. Penetapan resmi pemerintah nantinya akan diumumkan melalui sidang isbat menjelang awal Ramadan.
