Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) terus memperkuat komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengawasan berbasis teknologi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di seluruh lingkungan kerja kementerian.
Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal, terutama dalam memantau proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program kebudayaan. Sistem digital memungkinkan data tercatat secara real time, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih dini dan ditindaklanjuti secara cepat.
Selain itu, Kemenbud mendorong integrasi berbagai aplikasi pengawasan agar pengelolaan administrasi dan keuangan dapat dipantau secara menyeluruh. Digitalisasi ini juga diharapkan dapat meminimalkan interaksi manual yang berpotensi menimbulkan celah praktik korupsi maupun konflik kepentingan.
Penguatan pengawasan tidak hanya difokuskan pada sistem, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pegawai diberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi pengawasan serta pentingnya budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
Melalui pengawasan antikorupsi berbasis teknologi, Kemenbud berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan program kebudayaan. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan kebudayaan nasional.
