Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan delapan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Berikut adalah rincian dari kebijakan-kebijakan tersebut:
1. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024: Pemerintah telah memberlakukan kenaikan UMP yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja.
2. Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos): Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akan disalurkan secara optimal pada bulan Februari dan Maret 2025 untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.
3. Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebih Awal: Pemerintah berencana mencairkan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta pada bulan Maret 2025, lebih awal dari biasanya, guna meningkatkan konsumsi domestik menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
4. Stimulus Ekonomi Selama Ramadhan dan Lebaran 2025: Berbagai stimulus akan diberikan, termasuk diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. Selain itu, program Pariwisata Mudik Lebaran akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, serta upaya stabilisasi harga pangan.
5. Paket Stimulus Ekonomi: Pemerintah akan meluncurkan berbagai insentif ekonomi, antara lain diskon tarif listrik, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV), Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk otomotif (kendaraan listrik dan hibrida), subsidi/pajak DTP untuk motor listrik, dan PPh DTP untuk sektor padat karya.
6. Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis: Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi lebih dari 82 juta anak sekolah dan ibu hamil, dengan anggaran sekitar 28 miliar dolar AS per tahun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
7. Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pemerintah akan meningkatkan penyaluran KUR untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja baru.
8. Panen Padi yang Optimal: Pemerintah menargetkan panen padi yang optimal pada kuartal pertama 2025, dengan laporan awal menunjukkan peningkatan produksi beras yang signifikan. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan dan ketahanan pangan nasional.
Selain delapan kebijakan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah cadangan devisa negara sebesar 80 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Implementasi kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
