Sejumlah calon legislatif diketahui memiliki rekam
jejak sebagai mantan narapidana korupsi. 2 orang diantaranya merupakan kader
partai Gerindra. Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto mengaku
kecolongan dalam verifikasi data kader partainya.
Hal tersebut diungkap oleh Prabowo saat menghadiri acara Mata Najwa On Stage: 3 Bacapres Bicara Gagasan yang digelar hari ini, Selasa (19/9/2023) di Gedung Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Baca juga: Survei LSI Terbaru, Prabowo dan Ganjar Pimpin Elektabilitas Capres 2024
Caleg Gerindra Eks Napi Korupsi
Banyaknya jumlah caleg partai Gerindra membuat Prabowo
mengaku ada tahapan verifikasi yang kecolongan sehingga meloloskan para eks
napi korupsi menjadi bacaleg. Namun ia mengklaim telah mencoret kedua caleg
tersebut setelah mengetahui mereka pernah melakukan tindak pidana korupsi yang
merugikan negara.
"Dua calon itu sudah saya coret. Karena calon legislative
kita (dari Gerindra), saya kira beberapa belas ribu itu, kadang-kadang
verifikasinya lolos," kata Prabowo.
Partai Gerindra tercatat sebagai salah satu partai yang
mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai bacaleg, yakni atas nama Syaifur
Rahman dari Dapil Jawa Timur IV dan Amry dari Dapil Sulawesi Selatan II.
"Tidak ada toleransi untuk koruptor di Gerindra," lanjutnya.
Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati
Meski sangat mendukung pemberantasan korupsi sebagai program prioritas, Prabowo
mengaku tak mendukung adanya hukuman mati bagi koruptor. Menurutnya, hukuman
yang diberlakukan saat ini sudah tepat adanya untuk memberikan efek jera bagi
koruptor.
"Bayangkan, orang yang korupsi disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan, selain hukumannya cukup panjang," ujarnya.
Baca juga: Keluar dari Gerindra, Sandiaga Uno Minta Maaf ke Prabowo Subianto
Prabowo menyebut hukuman mati tak akan menurunkan angka
korupsi. Ia memberikan contoh Tiongkok yang telah memberlakukan hukuman mati namun
angka korupsinya tetap tinggi. Alih-alih hukuman mati, Prabowo lebih setuju
untuk menaikan gaji demi mencegah korupsi.
"Cara mengatasi korupsi harus mulai dari sistemik.
Sistemnya dibuat, seperti kenaikan gaji," kata Prabowo.
