Dinna Prapto Raharja, Director Executive Synergy Policies menyebutkan bahwa ASEAN Social perlu diangkat Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN 2023 ketika memberikan Chairman Statement.
Hal ini Dinna sampaikan ketika menjadi keynote speech di Side Event KTT ASEAN 2023 pada 6 Mei 2023 di Labuan Bajo.
Baca Juga: Potensi Ekonomi Digital Tinggi, Erick Thohir Tantang Pengusaha Muda Kuasai Pasar ASEAN
Side Event KTT ASEAN 2023
Migrant Care, lembaga swadaya masyarakat telah menggelar Side Event KTT ASEAN 2023 (ASEAN summit) pada 6 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Pertemuan ini digelar untuk menyambut KTT ASEAN 2023 yang akan digelar juga di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023.
Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan merumuskan masukan dari sisi perlindungan pekerja migran untuk Indonesia dan Presiden Joko Widodo selaku Ketua ASEAN dalam acara KTT ASEAN 2023.
Side Event KTT ASEAN 2023 ini juga dihadiri Dinna Prapto Raharja, pengajar dan praktisi hubungan internasional, pendiri Synergy Policies, yang pernah menjabat sebagai Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2016-2018.
Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah sebuah think-tank independen dan perusahaan konsultan yang berbasis di Jakarta dengan hasrat dan rekam jejak untuk menghubungkan, mengatur, dan mensinergikan ide-ide untuk kebijakan publik yang lebih baik.
Isu Pekerja Migran Harus Dibahas di KTT ASEAN 2023
Dinna Prapto Raharja menyampaikan cara kerja ASEAN, signifikansi KTT ASEAN secara umum dan konteks dalam penanganan isu pekerja migran, update terkini mengenai geopolitik yang berkembang yang berdampak pada pekerja migran, serta merumuskan rekomendasi untuk KTT ASEAN.
Menurut Dinna, isu pekerja migran harus dibahas oleh negara-negara ASEAN di KTT 2023 ini. Hal ini karena Dinna menganggap pekerja migran bisa menjadi daya tarik bagi negara-negara maju.
“Hakekat ASEAN sejak dideklarasikannya Piagam ASEAN serta Visi ASEAN sebagai suatu komunitas bersama adalah untuk mengembangkan kerjasama yang sifatnya berpusat pada manusia atau masyarakat (people) untuk kemajuan di bidang pembangunan sosial, agar terjadi keadilan, martabat, dan kualitas hidup yang tinggi untuk masyarakat negara-negara ASEAN. Sudah selayaknya, negara-negara ASEAN mengutamakan kerja-kerja masyarakat sipil khususnya terkait perlindungan pekerja migran karena adanya perubahan geopolitik, demografi penduduk dan climate change yang menghendaki negara bertumpu pada kerjasama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat daya tawar dengan negara-negara eksternal,” ucap Dinna.
Dinna memaparkan bahwa negara-negara maju kini sedang kekurangan tenaga kerja. Krisisnya tenaga kerja di negara-negara maju ini pun harus dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara maju tersebut.
“Negara-negara ekonomi maju mengalami masalah akut terkait penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja. Meskipun negara-negara ini jelas-jelas membutuhkan pekerja migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, malahan mereka bicara soal larangan migrasi dan penguatan aturan imigrasi, bahkan ada yang menolak melindungi hak-hak pekerja migran. Di sisi lain mereka menyedot energi dunia sambil menciptakan teknologi untuk lagi-lagi dijual ke negara-negara berkembang. ASEAN harus menyadari bahwa inilah alasan mendesaknya penguatan kerjasama intra-ASEAN. Pertumbuhan ekonomi dunia sampai 2050 akan bertumpu pada manusia dan sumberdaya dari ASEAN, sehingga wajar bila dinegosiasikan termin-termin kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN, “ tegas Dinna.
ASEAN Social Harus Diangkat Presiden Jokowi
Sebagai sosok yang akan memberikan Chairman Statement di KTT ASEAN 2023, Dinna Prapto Raharja menyarankan Presiden Jokowi untuk mengangkat isu ASEAN Social, mulai dari inti, orang hingga kegiatan penggeraknya yang bisa membangun kerjasama antar negara ASEAN.
“Ada harapan bahwa Chairman Statement 2023 mencakup komponen ASEAN Social, yakni paragraf tentang sentralitas orang (people) dan masyarakat sipil sebagai inti (core) dan penggerak (movers) dari kegiatan membangun kerjasama di ASEAN. Dalam ASEAN Social ini agar diteguhkan pelibatan masyarakat sipil (LSM, akademisi, unsur-unsur non-pemerintah lain yang relevan) dalam mengevaluasi capaian ASEAN bagi people dan agar disampaikan intensi penetapan standar perlakuan dan perlindungan terhadap penduduk negara ASEAN, baik selama berada di negara-negara ASEAN maupun ketika berada di negara-negara eksternal. Penanganan terhadap penduduk negara ASEAN, termasuk yang menjadi pekerja migran, agar diberikan keistimewaan demi percepatan mencapai komunitas ASEAN yang berkeadilan, bermartabat, dan berkualitas hidup tinggi.” ucap Dinna.
Diakhir, Dinna juga menyinggung ASEAN Vision Post-2025. Menurutnya perlu indikator-indikator capaian kerja yang baru, yang sifatnya lintas sektoral, lintas pilar ASEAN, dan konkrit untuk masyarakat ASEAN.
“Jangan lagi isu pekerja migran dititipkan di pilar sosial budaya saja sementara sektor lain kurang peduli, lalu pertemuan masyarakat sipil dianggap sampingan, tetapi justru dibangun kerja-kerja lintas sektoral yang difasilitasi ASEAN dan melibatkan kalangan masyarakat sipil secara luas. Saya yakin Presiden Joko Widodo berkenan menghayati pentingnya pendekatan lintas sektor untuk nasib pekerja migran yang lebih baik.” akhirnya.
