Belum lama ini, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memangkas setiap BUMN sakit.
Hal itu disampaikan lantaran Jokowi merasa janggal kepada BUMN-BUMN sakit. Pasalnya, perusahaan plat merah itu sering mendapatkan proteksi, seperti penyertaan modal negara (PMN). Menurutnya, hal tersebut terlalu enak sekali.
Baca Juga: GenZET Dukung Program Makmur Petani yang Disejahterakan Erick Thohir di Lampung
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan 20 Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, pada Kamis 14 Oktober 2021 lalu.
"Yang lalu-lalu BUMN Terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf enak sekali," kata Jokowi.
Jokowi Dukung Erick Thohir Pangkas BUMN Sakit
Oleh karena itu, Jokowi pun mendukung penuh Erick Thohir untuk memangkas BUMN jika mendapat laporan BUMN sakit. Sebab menurutnya, karena terlalu sering diproteksi akhirya mengurangi kemampuan untuk berkompetisi. Ia pun tak ingin hal-hal tersebut terjadi lagi.
"Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, pak ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung, tutup saja. Enggak ada selamat-selamatin, gimana kaya gitu," tegas Jokowi.
Ada 7 BUMN yang Akan Dibubarkan
Adapun, rencana membubarkan atau menutup BUMN sakit bukanlah hal yang baru, yang awalnya 108 sekarang menjadi 41 BUMN. Belum lama ini saja, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan ada 7 BUMN yang akan dibubarkan. Langkah ini dipastikan akan dilakukan sampai akhir 2021 atau paling lambat awal 2022.
"Sekarang yang perlu ditutup itu ada tujuh yang memang sudah lama tidak beroperasi. Ini kan kasihan juga nasib para pegawainya terkatung-katung dan kita kan zalim kalau jadi pemimpin tidak beri kepastian," kata Erick, 23 September 2021.
Baca Juga: Profil dan Biodata McDanny, Komika yang Hina Habib Rizieq Trending di Twitter
Erick mengungkapkan, ketujuh BUMN yang mau ditutup itu ada PT Industri Gelas/Iglas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), dan maskapai PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).
"Ini hal-hal yang saya rasa kita harus pastikan keputusan ini ada," ujarnya.
