Tim Pembela Ulama dan Aktivis Gugat Jokowi ke PN Jakpus, Minta Mundur Selaku Presiden RI

Tim Pembela Ulama dan Aktivis Gugat Jokowi ke PN Jakpus, Minta Mundur Selaku Presiden RI

Ekel Suranta Sembiring
2021-04-30 18:12:58
Tim Pembela Ulama dan Aktivis Gugat Jokowi ke PN Jakpus, Minta Mundur Selaku Presiden RI
Presiden Joko Widodo (foto: internet)

Sekelompok orang mengatas namakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (30/4). Mereka menuntut Jokowi untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI.

Gugatan itu termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam nomor perkara 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dengan nama penggugat Muhidin Jalin dan tergugat Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Salah satu penggugat juga terdapat nama pengacara Eggi Sudjana.

Baca Juga: Survei IPO: Erick Thohir Disukai Generasi Milenal dan Generasi Z, Ini Alasannya

Merujuk pada situs SIPP, status perkara disebutkan masih sebagai pendaftaran. Kemudian, petitum dalam perkara itu ialah menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI.

Kemudian Muhidin meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Juga: Disinggung Terpilihnya Mantu Amien Rais jadi Ketum Partai Ummat Terkesan Oligarki, Elit PAN Disebut Kurang Baca

Saat dihubungi, Muhidin mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia.

Misalnya, kata dia, penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut. Lalu sejumlah pembohongan publik hingga melahirkan regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tidak layak hingga membuat gaduh.

Namun demikian, dia tidak membeberkan secara rinci mengenai kasus spesifik yang dilakukan oleh Jokowi sehingga membuatnya harus digugat.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi II DPR Kritik Gubernur Papua soal Kaji Ulang Penetaan KKB Sebagai Teroris, Terkesan Tidak Bertanggung Jawab

"TPUA yang menjadi kuasa hukum penggugat DPR RI dan Presiden Joko Widodo menunggu panggilan sidang," ucap dia menambahkan.

Selain Jokowi, TPUA juga menggugat DPR RI dan teregister dengan nomor perkara 265/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 30 April. Mereka menilai bahwa DPR turut menyebabkan sejumlah persoalan di bangsa ini.


Share :

HEADLINE  

Kaesang Optimis PSI Tembus Senayan Minta Kader Kawal Real Count

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 17, 2024 09:44:02


Hasil Real Count KPU Sulawesi Tengah: Suara PSI Tembus 4,17%

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 16, 2024 21:11:41


Pemuka Agama Himbau Semua Terima Hasil Pemilu, Saatnya Rekonsiliasi

 by Andrico Rafly Fadjarianto

February 16, 2024 13:44:30