Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pandemi Covid-19 tidak memperburuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Di sisi ekonomi, pemerintah telah berbuat banyak hal untuk memperbaiki ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya, pemerintah menggelentorkan sejumlah bantuan untuk masyarakat dan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19.
"Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM," jelasnya dalam peringatan Hari HAM Sedunia secara virtual, Kamis 10 Desember 2020.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Akan Berhenti Tuntaskan Masalah HAM di RI
Dalam sambutannya, Jokowi juga menekankan perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga berjanji akan menuntaskan masalah pelanggaran HAM masa lalu yang tertinggal.
"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat," ujar Jokowi.
"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat (dan) daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," ucap Jokowi.
Untuk itu, Jokowi telah meminta Menko Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM masa lalu. Jokowi ingin penyelesaian HAM masa lalu dapat diterima semua pihak.
"Melalui Menko Polhukam, saya telah menegaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan dan hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional," ucap dia.
Baca Juga: Wamenag Harap Ormas Islam Istiqamah dalam Dakwah Amar Ma'ruf Nahyi Munkar
Menurut Jokowi, komitmen pemerintah dalam penegakan HAM telah tertuang dalam Perencanaan Aksi Nasional HAM 2020-2025.
Jokowi mengatakan bahwa hak sipil, hak politik, hak ekonomi serta sosial budaya masyarakat harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada yang boleh terabaikan.
"Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," tutur dia.
Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur juga harus memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Mulai dari, dengan menjamin hak mobilitas, pangan hingga kesehatan.
"Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat secara merata. Termasuk, bahan bakar satu harga," kata dia.Terakhir, Jokowi menyinggung masalah kebebasan beribadah masih terjadi di beberapa daerah. Dia pun meminta agar aparat di pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.
"Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat pemerintah pusat (dan) daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," terang Jokowi.
