Dikabarkan bahwa dengan adanya temuan kasus penularan Covid-19 dari pengguna transportasi umum, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, meminta Pemerintah Pemprov DKI mengevaluasi kebijakan ganjil genap.
Bahkan diketahui juga bahwa dari 944 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, 62% terpapar akibat menggunakan transportasi publik.
Namun Doni juga menjelaskan bahwa, sudah sejak diterapkan kembali kebijakan ganjil genap pada awal Agustus lalu, terjadi peningkatan penumpang di beberapa moda transportasi publik. Kondisi tersebut cukup riskan lantaran mengundang kerumunan.
Baca Juga: IDI Ungkap Temuan Dalam Jasad Pasien COVID-19 ke Jenderal TNI dan BIN, Isinya Mengejutan
Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Djoko Setijowarno mengatakan, hal tersebut harus didasari oleh data yang spesifik.
"Kalau dibilang terpapar karena menggunakan transportasi umum, itu harus jelas dan detail. Karena transportasinya untuk Jakarta secara jumlah cukup banyak, belum termasuk yang ilegal seperti ojol (ojek online) dan taksol (taksi online)," ucap Djoko kepada wartawan, Sabtu 5 September 2020.
"Contoh misalnya transportasi publiknya itu Transjakarta, angkot, KRL, MRT, dan sebagainya. Itu harus dijelaskan, tidak bisa dipukul rata, hanya transportasi umum saja," kata dia.
Terkait hal tersebut Djoko juga mengatakan bahwa bisa saja seseorang atau pasien yang tertular corona tersebut bukan dari transportasi umum yang resmi, seperti MRT, Transjakarta, KRL, tapi dari moda lainnya ketika mereka meneruskan perjalanan.
Baca Juga: Terungkap, Ini Daftar Nama Calon Kepala Daerah Positif Covid-19
"Setelah dari KRL misalnya, mereka lanjut naik angkot gelap dan lain sebagainya, atau menyambung dengan ojol atau taksol untuk sampai ke kantor. Jadi cukup memungkinkan penyebarannya justru dari transportasi lanjutannya itu," ujar Djoko.
"Untuk sejauh ini, saya belum mendengar ada petugas KRL, Transjakarta, atau MRT terpapar Covid-19 saat bertugas. Artinya secara protokol kesehatan mereka sudah benar-benar menjaga," kata dia.
Mengenai hal tersebut Djoko, juga penyebutan penularan dari transportasi publik harus lebih dirincikan lagi. Kondisi itu penting dan dapat sangat membantu pemerintah untuk nantinya memperketat protokol kesehatan, termasuk menindak bila ada kelalaian.
Sumber:Kompas
