Pemerintah menargetkan dapat memberikan vaksin covid-19 kepada 70 persen penduduk Indonesia secara massal pada 2021.
Artinya, sebanyak 161 juta orang penduduk ditargetkan menerima vaksin dengan asumsi jumlah penduduk 230 juta.
"Kita dengan penduduk 230 juta, kami baru memfokuskan untuk mendapatkan 70 persen," ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir, usai rapat bersama IDI dan PPNI, Kamis 3 September 2020.
Baca Juga: Warga DKI Hingga Jawa Timur Merasa Kebal Corona, Begini Kata Satgas COVID-19
Jumlah tersebut, mengecualikan penduduk dengan usia 18 tahun. Pasalnya, pemerintah belum melakukan uji coba klinis kepada penduduk usia tersebut.
Sebab, penduduk usia 18 tahun dinilai memiliki daya tahan tubuh sangat bagus.
Pemberian vaksin nantinya akan dilakukan oleh 1,5 juta dokter, perawat, dan bidan. Dalam hal ini, pemerintah akan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk mendapatkan data tenaga kesehatan tersebut.
Termasuk penentuan kriteria dokter, perawat, dan bidan yang akan melakukan imunisasi.
"Ini menjadi kekuatan kami untuk nanti melakukan imunisasi massal atau vaksinasi massal awal tahun yang kami usahakan lebih cepat lagi kalau bisa. 1,5 juta ini yang harus mendapatkan vaksin duluan karena beliau ini yang terdepan," ujarnya.
Menteri BUMN ini menargetkan, program imunisasi massal bisa dilakukan awal 2021 mendatang. Untuk pengadaan vaksin covid-19 ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp18 triliun.
Sekedar informasi, pemerintah terus mengembangkan vaksin baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak asing. Misalnya, PT Bio Farma (Persero) tengah melakukan uji coba tahap ketiga vaksin covid-19. Perusahaan BUMN kesehatan itu bekerja sama dengan produsen vaksin asal China, Sinovac dalam pengembangan vaksin.
PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indo Farma (Persero) dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab, G42. Secara mandiri, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih oleh LBME Eijkman.
Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkap masih ada masyarakat yang menganggap diri mereka kebal atau tidak akan tertular COVID-19.
Kemudian, Doni menyebut setidaknya ada 5 provinsi tertinggi di mana masyarakatnya masih menganggap kebal terhadap virus Corona.
Baca Juga: Viral, Dokter Bunuh Diri Setelah Jadi Korban Bullying, Ini Kata Kemenkes
"Data beberapa bulan lalu terhadap lima provinsi adalah masih adanya masyarakat menganggap dirinya itu tidak mungkin kena COVID, yang tertinggi ternyata adalah di DKI Jakarta, yang kedua di Jawa Timur," kata Doni dalam rapat di Komisi VIII DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 3 September 2020.
Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase tertinggi di mana masyarakatnya merasa tidak berisiko tertular COVID-19, yaitu 30 persen. Disusul Jawa Timur dengan 29,20 persen, Jawa Tengah 18,30 persen, Jawa Barat 16,70 persen, dan Kalimantan Selatan 14,90 persen.
"Jadi kalau kita lihat hari ini angka kasus di Jakarta dan Jawa Timur masih tinggi, mungkin data yang dikumpulkan tentunya mungkin sudah lumayan akurat. Berikutnya di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat serta di Kalimantan Selatan," ungkapnya.
Sumber: CNN, Detik
