Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir mengatakan Indonesia tak perlu lagi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ditengah pandemi virus corona (Covid-19) yang belum usai.
Dia beralasan pembatasan sosial hanya akan menghambat perekonomian. Menurutnya, perekonomian yang terhambat justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar di tengah pandemi.
"Tidak perlu lagi kita misalnya harus lockdown, harus PSBB, enggak perlu. Kalau kita lockdown atau PSBB, apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak, negara kita menjadi resesi," kata Kadir dalam Simposium Nasional Dies Natalis 64 Unhas yang disiarkan langsung akun Youtube FKM UNHAS, Selasa 1 September 2020.
Dia juga berpendapat penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini sudah baik.
"Kalau kita lihat keberhasilan kita dari Pemerintah Indonesia menanggulangi Covid-19 ini dapat dilihat dari angka case fatality rate (rasio kematian) kita. Tahap-tahap awal, kita berkisar 9,8 persen. Sekarang ini kita berada posisi 4,35 persen," ujarnya.
Dia mengatakan, semua pihak harus berdamai dengan Covid-19. Aktivitas mulai kembali dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.
Baca Juga: Terdapat 2.775, Kasus Positif Corona di Indonesia Jadi 177.571, 128.057 Lainnya Sembuh
Sekedar informasi, kasus positif corona di Indonesia masih terus meningkat dan tak terkendali. Pada Selasa 1 September 2020, ada penambahan kasus baru sebanyak 2.775.
Dengan penambahan ini, maka total kasus positif corona di Indonesia mencapai 177.571.
Pasien meninggal dunia karena corona bertambah sebanyak 88 orang. Dengan jumlah ini, maka total pasien meninggal adalah 7.505 dari yang sebelumnya 7.417 jiwa.
Per hari ini, ada penambahan pasien sembuh sebanyak 2.098 orang. Sehingga, jumlah total pasien corona yang sembuh mencapai 128.057 dibandingkan jumlah sebelumnya yaitu 125.959.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui "video conference", memperintahkan 34 gubernur untuk segera meralisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial pada September 2020.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya resesi.
"Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi, karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," kata Presiden Joko Widodo, seperti melansir Antara, Selasa 1 September 2020.
"Kita tahu kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97 persen tapi di kuartal kedua kita sudah posisi minus 5,3 persen untuk itu kuartal ketiga ini kita masih punya 1 bulan dari Juli, Agustus September untuk melakukan belanja," tambah Presiden.
Baca Juga: Tips Presiden Jokowi Keluar dari Jurang Resesi
Menurut data per 27 Agustus 2020, kata Jokowi, rata-rata nasional untuk APBD tingkat propinsi masih 44 persen dan belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.
Presiden juga menyebutkan sejumlah daerah yang anggaran belanjanya sudah terealisasikan lebih dari 50 persen.
"Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa, dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen," ungkap Presiden.
"Sekali lagi saya berharap agar terutama realisasi APBD ini betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur untuk mengingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan bansos untuk diingatkan bahwa itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat," tegas Jokowi.
Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung langsung di Istana Kepresidenan Bogor.
Sumber: Liputan 6, Antara, Kumparan, CNN
