Selain masalah kesehatan, virus Corona ternyata juga berdampak pada ekonomi. Salah satunya adalah resesi ekonomi.
Dilansir dari Bussiness Insider, Senin 1 September 2020, resesi merupakan periode penurunan aktivitas ekonomi secara umum. Resesi biasanya didefinisikan ketika ekonomi suatu negara mengalami penurunan produk domestik bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut.
Selain itu, menurut Forbes, resesi ekonomi terjadi ketika meningkatnya pengangguran, penurunan penjualan ritel, dan kontraksi pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I (Q1) 2020 hanya mencapai 2,97 persen. Nilai tersebut tidak sesuai dengan harapan, yakni kisaran 4,5 - 4,6 persen.
Sementara itu, pada kuartal II (Q2) 2020 Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year on year (yoy). Sedangkan kuartal III (Q3) 2020, pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya bisa menyentuh 0 persen hingga minus 2 persen.
Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi demikian, Indonesia memenuhi syarat resesi teknikal: kontraksi pertumbuhan dua kuartal berturut-turut.
Penyebab utama dari resesi yang dialami oleh Indonesia dan beberapa negara di dunia ini adalah pandemi Covid-19. Selama pandemi ini, masyarakat cenderung menunda pembelian atau menunggu harga yang lebih rendah.
Baca Juga: Tips Presiden Jokowi Keluar dari Jurang Resesi
Hal itu menyebabkan spiral yang terus menurun sehingga aktivitas ekonomi melambat.
Dampaknya, berbagai bisnis mengalami defisit hingga bangkrut karena masyarakat mengalami penurunan konsumsi. Akhirnya, angka pengangguran semakin meningkat dan tersebar luas.
Dampak Resesi Ekonomi
Resesi bersifat destruktif karena biasanya menciptakan pengangguran yang tersebar luas.
Ketika tingkat pengangguran meningkat, pembelian konsumen semakin turun. Bisnis bisa bangkrut. Dalam banyak resesi, orang kehilangan rumah ketika mereka tidak mampu membayar cicilan rumah.
Dampak resesi biasanya tidak dirasakan sama di seluruh masyarakat, dan ketidaksetaraan dapat meningkat.
Untuk mencegahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui "video conference", memperintahkan 34 gubernur untuk segera meralisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial pada September 2020.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya resesi.
Baca Juga: Jokowi Pastikan Indonesia Resesi Jika September Masih Minus
Menurut data per 27 Agustus 2020, kata Jokowi, rata-rata nasional untuk APBD tingkat propinsi masih 44 persen dan belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.
"Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa, dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen," ungkap Presiden.
Presiden juga menyebutkan sejumlah daerah yang anggaran belanjanya sudah terealisasikan lebih dari 50 persen.
"Sumatera Barat sudah berada di atas 50 persen yaitu 52 persen. Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati, lalu DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah tinggi 70 persen, belanja modal juga 90 persen, yang lain ada yang masih di angka 10, 15 persen apalagi bansos masih 0 persen itu betul2 dilihat benar angka-angka ini," tegas Presiden.
"Sekali lagi saya berharap agar terutama realisasi APBD ini betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur untuk mengingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan bansos untuk diingatkan bahwa itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat," tegas Jokowi.
Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung langsung di Istana Kepresidenan Bogor.
Sumber: Liputan 6, Antara, Tirto
