Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas menegaskan kepada jajarannya di pusat dan daerah, termasuk bupati dan walikota, untuk menerapkan prinsip gas dan rem dalam penanganan virus corona (covid-19) dan dampak ekonomi yang timbul.
"Urusan kesehatan, urusan ekonomi, dua hal yang sama-sama penting. Tidak bisa hanya urusi covid-19, tetapi ekonomi tidak diurus. Ini akan menimbulkan problem sosial ekonomi di masyarakat. Saya berulang sampaikan, gas dan rem," imbuhnya, Selasa 11 Agustus 2020.
Prinsip gas dan rem yang dimaksud Jokowi adalah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19 melalui sejumlah tahapan, termasuk prioritas sektor yang dibuka mulai dari yang rendah.
"Membuka sebuah wilayah dengan kondisi yang ada, jangan langsung buka. Timing (waktu) ini penting sekali. Tahapan yang harus dilakukan, sektor yang risiko rendah didahulukan, yang tinggi di-rem," katanya.
"Jangan sampai kita masuk new normal dianggap sudah nggak ada masalah. Ini yang harus diingat," ujar Jokowi menekankan.
Kasus harian positif corona terus meningkat. Hingga Senin 10 Agustus 2020, kasus positif di dalam negeri mencapai lebih dari 127.083 orang, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 5.765 orang, dan kasus sembuh melibatkan 82.236 orang.
Terkait dampak ekonomi, pemerintah juga menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial. Salah satunya bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
Baca Juga: Terkait Wacana Ganjil Genap 24 Jam, Polda Metro: Tunggu Kajiannya
Ia merinci bansos yang diberikan, antara lain bansos tunai (BLT), subsidi listrik dan gratis tagihan bagi pelanggan 450 VA. Kemudian, usaha kecil melalui kredit, dan penjaminan, BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, hingga kartu prakerja bagi masyarakat yang kena PHK.
Sekadar mengingatkan, Pemerintahan Jokowi menyiapkan anggaran terkait corona sebesar Rp695,2 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp151,25 triliun atawa 21,75 persen sudah terealisasi.
Sumber: CNN, Kompas, Detik
