Muhammadiyah mundur dari program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) karena mempersoalkan kriteria terkait lembaga CSR.
Berdasarkan siaran pers dari Kemdikbud, program Organisasi Penggerak diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat pada 10 Maret 2020. Mendikbud Nadiem Makarim membuat program ini untuk mendorong sekolah penggerak melalui dukungan pemerintah.
Sekedar informasi, program ini, kata Kemdikbud, ingin meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Baca Juga: Muhamadiyah Mundur, Banyak Ormas Baru Menang CSR Kemendikbud Kategori Gajah dan Macan
Evaluasi proposal program ini telah selesai. Kemdikbud melibatkan institut SMERU selaku evaluator independen. Di awal programnya, Kemendikbud telah menyusun kriteria penilaian proposal yang jelas, obyektif, dan berlandaskan aturan yang berlaku. Kemudian, seluruh tahapan proses evaluasi dilakukan oleh Institut SMERU.
Sampai dengan tanggal 16 Mei 2020, terdapat 324 proposal dari organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan yang telah diterima Kemendikbud untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap evaluasi oleh tim independen.
Proses evaluasi proposal terdiri atas evaluasi administrasi yang dilakukan tim verifikasi administrasi Kemendikbud, dilanjutkan dengan evaluasi teknis substantif, evaluasi pembiayaan, dan verifikasi yang dilakukan tim independen.
Sebelumnya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan mundur dari program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Setelah kami mengikuti proses seleksi program Organisasi Penggerak Kemendikbud dan mempertimbangkan beberapa hal, maka dengan ini kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut," ujar Muhammadiyah melalui keterangan tertulis, Rabu 22 Juli 2020.
Baca Juga: Kisah Indra Rudiansyah Bikin Vaksin Covid-19 di Oxford
Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah menyatakan sejumlah alasan pihaknya memutuskan mundur dari program dengan dana ratusan miliar tersebut. Salah satunya karena polemik organisasi masyarakat yang lolos merupakan lembaga tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
"Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas. Karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapat bantuan pemerintah," ungkapnya.
"(Kami) tidak sepatutnya (mendapat dana dari pemerintah jika) diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam program Organisasi Penggerak," lanjutnya.
Sumber: Detik
