Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Indonesia membentuk badan intelijen. Saat itu pemerintah menamakan lembaga tersebut Badan Istimewa.
Lembaga intel itu dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Anggotanya berasal dari lulusan Sekolah Intelijen Militer Nakano, yang dibentuk Jepang pada tahun 1943. Zulkifli merupakan lulusan sekaligus komandan intelijen pertama.
Sekitar Mei 1946, lembaga itu membuat pelatihan khusus di daerah Ambarawa, Jawa Tengah. Sebanyak 30 pemuda lulus dari pelatihan tersebut. Lembaga ini kemudian berubah menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI).
Selanjutnya organisasi intelijen menjamur di banyak lembaga. Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin kemudian membentuk Badan Pertahanan B. Melalui lembaga tersebut, seluruh badan intelijen disatukan di bawah Kementerian Pertahanan.
Pada periode 1952-1958, seluruh angkatan dan kepolisian memiliki badan Intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional yang solid.
Pada 5 Desember 1958, Presiden pertama RI Sukarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) yang dipimpin oleh Kolonel Laut Pirngadi.
Selang setahun BKI diubah menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI), yang dikepalai DR Soebandrio. Sepanjang era 1960-an hingga akhir kepemimpinan Sukarno, pengaruh Soebandrio di BPI sangat kuat diikuti perang ideologi komunis dan non-komunis di tubuh militer, termasuk intelijen.
Tak lama setelah duduk sebagai presiden, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN). BPI kemudian dilebur ke dalam lembaga yang dipimpin oleh Brigjen Yoga Sugomo itu.
Soeharto lantas mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pada 22 Mei 1967.
Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2000 lalu. Nomenklatur lembaga ini pun bertahan hingga sekarang.
Baca Juga: Terkait Corona, Uskup Agung dan 4 Pastor Kota Medan Positif Covid-19
Lembaga intel ini pun dipimpin dari kalangan militer, termasuk juga polisi. Mereka antara lain, Letnan Jenderal (Purn) Arie J. Kuma'at, Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono, Mayor Jenderal (Purn) Syamsir Siregar.
Kemudian Jenderal (Purn) Sutanto, Letnan Jenderal (Purn) Marciano Norman, hingga Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang saat ini masih menjabat.
Baca Juga: SIKM Dihapus, Berpergian Jadi Makin Mudah?
Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggeser keberadaan BIN dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Lembaga itu kini berada di bawah langsung presiden lewat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Sumber: Kompas, CNN
